Kebijakan Umum

Arah Kebijakan Umum

Kebijakan Umum Bidang Pendidikan

• Terwujudnya kualitas SDM di masyarakat melalui jenjang pendidikan formal dan non formal
• Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan

Kebijakan Umum Bidang Keagamaan

• Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan lembaga agama
• Kebijakan Umum Bidang Kesehatan
• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pelayanan dan penyuluhan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas

Kebijakan Umum Bidang Kependudukan

• Membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyematan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
• Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja guna mempersiapkan tenaga kerja yang profesional, handal dan siap kerja

Kebijakan Umum Bidang Lingkungan Hidup

• Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan yang diimbangi dengan pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan SDA

Kebijakan Umum Bidang Perkotaan

• Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta penanganan dampak bencana alam
• Mengoptimalkan pemanfaatan dan penataan ruang kota
• Meningkatkan mutu hasil penelitian dan pendataan guna menunjang perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah.

Kebijakan Umum Bidang Perekonomian Daerah

• Mengembangkan sistem ekonomi kerakytan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang didukung oleh pembangunan industri, peningkatan pemanfaatan dan penguasaan teknologi.
• Meningkatkan kemampuan dan produktifitas usaha melalui optimalisasi sumberdaya pertanian, peternakan,perikanan dan lain-lain.
• Mengembangkan pertanian dengan wawasan bisnis, menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembagunan pertanian.
• Peningakatan dan pengembangan lembaga keuangan dan perkoperasian.
• Pengembangan iklim investasi pembukaan penanaman modal dan pengembangan perusahaan daerah.

Kebijakan Umum Bidang Kualitas Aparatur

• Meningkatkan kualitas penyelenggaran administrasi negara melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur.
• Kebijakan Umum Bidang Otonomi Daerah
• mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupn masyarakat

Kebijakan Umum Bidang Partisipasi Masyarakat

• Meningkatkat partisipasi dan pemberdayaan masyararakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
• Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak
• Pengembangan kreatifitas kepemudaan dan olahraga.